“ Hujan …? Mati lampu? Ah sudah biasa, yang luar biasa itu justru kalau hujan lampu tidak mati…” apa yang mungkin bisa kita lakukan kalau lampu mati? Panik? Gelap, tak bisa bekerja/belajar, AC, kulkas, dispenser, komputer, pemasak nasi, pompa air semuanya ikut mati tak berfungsi ? Satu sistem vital tak berfungsi ternyata dapat mengakibatkan kelumpuhan sistem kerja yang lain.

Keluarga Berencana selama ini dipersepsikan secara sempit hanya sebagai upaya mencegah kehamilan, atau sekedar pemasangan alat kontrasepsi (alkon) saja; tapi sebenarnya juga merupakan salah satu pengendali laju pertambahan penduduk (LPP), upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, kesehatan reproduksi, kesehatan maternal, kesehatan anak bahkan sampai kepada kesehatan usia lanjut. Semua tujuan itu akan bermuara pada tujuan yang lebih besar: mewujudkan keluarga-keluarga Indonesia yang berstruktur kecil, berkualitas dan sejahtera.

Keluarga Berencana juga merupakan pengaman untuk program pembangunan yang lain. Bisakah kita membayangkan seandainya di negri tercinta ini Keluarga Berencana gagal? Laju pertambahan penduduk bisa tak terkendali, baby boom bakal kembali terjadi, dan akan menjadi beban berat pembangunan. Pengangguran, banyak anak tak sekolah, aborsi, tingginya angka kematian ibu melahirkan, anak-anak yang kurang gizi, serta kelangkaan kontrasepsi, adalah derita lain yang akan terlihat. Pendidikan dan pelayanan kesehatan akan sulit dipenuhi kebutuhannya, lapangan pekerjaan semakin menyempit, kemiskinan selalu mengancam, kriminalitas cenderung meningkat dan masih banyak lagi akibat berantai lainnya.

Laju Pertambahan Penduduk Indonesia berkisar antara 1,2 – 1,4 persen pertahun-artinya setiap tahun penduduk Indonesia bertambah 3 – 3.5 juta jiwa, dan ini hampir sama dengan jumlah penduduk Singapura. Angka Kesuburan Wanita (TFR – Total Fertility Rate) di Jawa Tengah mengalami kenaikan dari 2,1 di tahun 2003 menjadi 2,3 di tahun 2007 (nasional 2,6) artinya setiap perempuan usia subur di Jawa Tengah rata-rata memiliki 2,3 anak. Seharusnya TFR dapat ditekan menjadi 2 atau kurang, sebab dengan memiliki 1-2 anak pada setiap keluarga, maka akan terjadi pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkendali, sehingga dapat menghemat triliunan rupiah anggaran negara, untuk pendidikan, kesehatan, bahan pangan dan lapangan pekerjaan. Angka kematian ibu di Indonesia, masih menempati urutan yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusiapun (IPM), Indonesia juga masih sangat rendah yaitu menduduki rangking 110 dari 117 negara.

Indonesia pernah menjadi contoh masyarakat dunia khususnya negara berkembang, tentang keberhasilan program Keluarga Berencana, ternyata hal tersebut dapat memicu keberhasilan lain seperti swasembada beras, kecukupan sembako, mempermudah penyediaan layanan publik dll. Bagaimana perkembangan KB di daerah saat ini ? yuk…kita lihat hasil pengamatan di lapangan:

  1. Anggaran KB dari APBD II di alokasikan menurun dari tahun ke tahun, anggaran tersebut menjadi satu dengan alokasi untuk dinas dimana KB tergabung, sehingga dirasakan kurang dapat mendukung program KB .
  2. Jumlah PLKB menurun drastis, dan mengerjakan pekerjaan beragam, terkait dengan tupoksi dinas dimana KB tergabung sehingga tidak terkonsentrasi untuk program KB. Rasio seorang PLKB dibanding desa binaan 1 : 4, hal ini membuat beban kerja semakin berat sehingga pantauan terhadap sasaran KB kurang optimal. Pembuatan laporan dan pencatatan oleh tenaga medis (bidan) juga masih belum tepat waktu, oleh karena para bidan sudah sarat beban.
  3. Persoalan utama dalam penggerakan sasaran adalah rapuhnya penggerakan oleh PPKBD dan sub PPKBD, bila dapat diupayakan insentif disertai pembiayaan untuk kelompok kegiatan bina ketahanan keluarga dan UPPKS, maka diharapkan dapat mendorong PPKBD dan sub PPKBD dalam penggerakan sasaran untuk menekan DO dan unmetneed, mengaktifkan IMP,BKB,BKR,BKL dll.
  4. Koordinasi antar instansi dirasakan perlu ditingkatkan, sehingga diperlukan faktor pendorong yang kuat seperti instruksi gubernur, selain itu berbagai lomba yang ada (mis;TMKK,KB-Kes PKK) diharapkan dapat mendukung dengan memberikan bobot yang tinggi untuk kerja sama lintas sektor.
  5. Daerah memiliki perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta, namun secara kualitatif belum dapat menyediakan pelayanan KB yang memadai, untuk itu perlu dipertimbangkan instruksi dari pejabat Disperindagprov agar tiap perusahaan dengan kualifikasi tertentu harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan dan KB yang representatif.
  6. Kelompok Prio Utomo belum berkembang seperti yang diharapkan, perlu stimulasi modal, demikian juga untuk BLK, PIK, BKL, BKR, BKB, buku pedoman kegiatan perlu didistribusikan ke semua sasaran.
  7. Pelayanan KB perlu disertai pelayanan advokasi prapelayanan dan pengayoman.

Dana yang tersedia untuk program KB saat ini memang semakin menurun, kecukupan pemenuhan untuk pembiayaan kegiatan yang ideal dengan sendirinya akan berkurang, sehingga prioritas program harus dipertajam. Pada sisi yang lain, kebutuhan masyarakat akan layanan KB tidak berkurang bahkan meningkat, pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat imbas resesi dunia, angka inflasi yang meninggi mengakibatkan gelombang ’tsunami’ penurunan kemampuan ekonomi keluarga, yang dapat melanda siapa saja. Ancaman PHK, kenaikan harga kebutuhan pokok, mendorong terjadinya peningkatan jumlah keluarga miskin atau hampir miskin.

Indonesia sebagai negara besar, sudah selayaknya memiliki rakyat yang tangguh, berbudaya gotong royong, pengelola negara yang terpercaya dan mumpuni, tidak boleh mudah dirusak hanya oleh segelintir orang. Bangsa Indonesia bukan bangsa yang penakut menghadapi masalah, persoalan yang ada dihadapi sebagai tantangan yang harus di tundukkan, bukankah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, tidak akan membebani umatnya dengan beban yang berat yang tidak dapat dipikul umatnya?  Manusia sebenarnya tercipta bernurani malaikat, yang memiliki satu sayap… untuk dapat terbang….dia perlu malaikat lain.

Advertisement